Rakyat Bisa News

RB News - Jambi, 19 November 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jambi hari ini menggelar gladi resik menjelang prosesi pelantikan advokat baru. Kegiatan berlangsung di Jambi dengan penuh keseriusan, memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib dan khidmat sesuai protokol organisasi.  

Gladi resik ini menjadi persiapan teknis sekaligus penegasan komitmen Peradi Jambi dalam menjaga marwah profesi advokat. Para calon advokat mengikuti arahan tata cara prosesi, mulai dari pengambilan sumpah hingga penempatan posisi resmi.  

Ketua DPC Peradi Jambi menekankan bahwa pelantikan advokat bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk meneguhkan integritas dan tanggung jawab profesi hukum. “Kami ingin memastikan setiap detail berjalan lancar, sehingga pelantikan nanti menjadi simbol kehormatan bagi advokat dan organisasi,” ujarnya.  

Pelantikan advokat baru dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan kehadiran unsur Pengadilan Tinggi serta tokoh hukum di Jambi. Peradi Jambi berharap momentum ini memperkuat peran advokat sebagai penegak keadilan dan mitra strategis masyarakat dalam mencari kepastian hukum.  (Red)

-

Jambi, 27 November 2025 — Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendamping koperasi Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO) yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 November 2025.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi, Bapak Drs. H. Al Haris, S.Sos., M.H., didampingi oleh Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Dr. Koko. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran pendamping koperasi dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

“Pendamping koperasi bukan sekadar fasilitator, tetapi juga motor penggerak transformasi ekonomi kerakyatan. Dengan peningkatan kapasitas ini, kita harap BA dan PMO mampu menjadi agen perubahan yang profesional dan berdampak nyata,” ujar Al Haris.

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Jambi ini mencakup pelatihan teknis, penguatan manajerial, serta simulasi pendampingan berbasis proyek. Dr. Koko dalam sesi pembukaan menyampaikan bahwa pendamping koperasi harus memiliki kompetensi lintas sektor agar mampu menjawab tantangan zaman.

“Koperasi modern membutuhkan pendamping yang adaptif, paham teknologi, dan mampu menjembatani kebutuhan anggota dengan kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, sekaligus mendukung visi Jambi Mantap 2025 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (Red)

Langkah ini diambil setelah Kementerian Keuangan menemukan bahwa banyak dana transfer yang mengendap di rekening kas daerah dan desa, bahkan ada yang dialihkan ke kegiatan non-prioritas atau sempat didepositokan oleh oknum demi mengejar bunga.

Para Gubernur Temui Menteri Keuangan

Menanggapi ancaman pemangkasan, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi datang langsung ke Jakarta untuk menemui Menteri Keuangan. Mereka menyampaikan klarifikasi, kendala teknis, dan meminta ruang dialog agar tidak semua daerah dipukul rata.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rendahnya realisasi belanja, kendala administrasi, serta perlunya perbaikan sistem pelaporan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pusat dan daerah.

 Fakta Lapangan: Dana Mengendap, Program Terbengkalai

- Di tingkat provinsi, anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan publik tertunda karena dana belum dibelanjakan.

- Di tingkat kabupaten/kota, dana kegiatan strategis justru digunakan untuk belanja rutin atau kegiatan seremonial.

- Di tingkat desa, dana desa yang seharusnya mendukung ketahanan pangan, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi malah dialihkan ke kegiatan lain yang tidak mendesak.

- Beberapa laporan menyebut dana tersebut sempat didepositokan oleh oknum pejabat, bukan untuk kepentingan masyarakat.

 Dampak Pemangkasan:

- Proyek infrastruktur tertunda atau dibatalkan.

- Layanan publik terganggu.

- Program desa terbengkalai.

- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun.

Langkah Lanjutan: Audit dan Evaluasi

Pemerintah pusat mendorong agar setiap daerah melakukan percepatan belanja dan menyusun program prioritas secara lebih terukur. Selain itu, akan dilakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana yang mengendap, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di semua level pemerintahan. (NN)

-

RB News - Jambi — Demi tampil keren dan “disukai cewek-cewek”, Dede Maulana (33) nekat merampok mobil Mitsubishi Pajero milik seorang ibu rumah tangga, Nindia Novrin (38), di Talang Bakung, Jambi Selatan. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli mobil yang dijual korban melalui Facebook, lalu datang pagi-pagi dengan niat yang sudah matang. Saat permintaannya ditolak, Dede memukul korban dengan kayu hingga mengalami luka berat. Korban sempat ditemukan hidup oleh asisten rumah tangga dan dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Menurut Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, pelaku telah menyiapkan alat pemukul dan pelat nomor palsu sebelum kejadian. “Ini bukan spontan. Ada persiapan, ada niat, dan ada eksekusi. Motifnya untuk gaya hidup, agar terlihat keren dan disukai perempuan,” ujar Eko dalam konferensi pers.

Setelah melukai korban, pelaku membawa kabur mobil Pajero, merusak dokumen BPKB, mengganti pelat nomor, dan membuang barang bukti di sepanjang perjalanan menuju Sumatera Selatan. Dede diketahui sebagai residivis kasus penggelapan dan kini dijerat pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan.

Gaya Hidup: Antara Pajero dan Penjara

Kasus ini membuka potret sosial yang menyedihkan: ketika mobil mewah dianggap sebagai tiket menuju cinta dan pengakuan, maka hukum dan nyawa pun jadi korban. Dede bukan sekadar pelaku kriminal—ia adalah produk dari sistem yang lebih menghargai penampilan daripada prinsip. Ia percaya bahwa validasi sosial bisa dibeli dengan STNK, dan bahwa karakter bisa digantikan dengan merk kendaraan. Sayangnya, STNK itu kini menjadi barang bukti pembunuhan.

Di era media sosial, tampil gagah lebih penting daripada gagas. Dede rela menyusun rencana, membawa alat, dan menghilangkan jejak demi citra. Tapi citra tak bisa menyelamatkan dari pasal 340 KUHP. Pajero yang ia kejar, kini menjadi simbol kegagalan moral—dan kendaraan menuju sel tahanan.

Imbauan Kepolisian

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan secara daring, serta tidak mudah percaya kepada calon pembeli yang belum dikenal. “Lebih baik hidup sederhana tapi bermartabat daripada mewah tapi hasil kejahatan,” tegas Eko.

Kasus ini menjadi pengingat: gaya hidup yang dipaksakan bisa berujung pada kematian. Mobil mewah tak bisa membeli harga diri, apalagi menghapus jejak darah dan niat jahat yang sudah dirancang. (NN)

BENGKULU — Proses eksekusi lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu, pada Kamis (24/7) berujung kericuhan. Salah satu bangunan yang menjadi objek sengketa terbakar saat eksekusi berlangsung, dan seorang warga diamankan oleh pihak kepolisian.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyangkut tanah dan bangunan milik Alian dan Siahaan. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan semi permanen dan sebuah sekolah PAUD. Ketika petugas mulai menjalankan eksekusi, protes dari pihak tergugat dan warga sekitar memicu ketegangan.

Di tengah proses eksekusi, api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah yang menjadi objek sengketa. Polisi segera mengamankan seorang pria berinisial HR (32), warga setempat, yang diduga sebagai pelaku pembakaran.

Kabag Ops Polresta Bengkulu, Kompol Januri Sutirto, menyatakan bahwa pihaknya menurunkan 70 personel untuk mengamankan jalannya eksekusi. Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku pembakaran tetap berjalan.

“Untuk eksekusi, kami hanya bertugas mengamankan. Satu orang yang diduga membakar rumah sudah kami amankan,” ujar Januri kepada wartawan.

Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya sempat memprotes eksekusi, menyatakan bahwa proses hukum belum sepenuhnya tuntas. Namun pengadilan menyatakan eksekusi sah dan harus dilaksanakan. Insiden pembakaran ini menambah kompleksitas kasus, yang sebelumnya bersifat perdata.

Kericuhan ini menimbulkan kepanikan di lingkungan sekitar. Warga yang menyaksikan kejadian merasa terancam dan khawatir akan eskalasi konflik. Bangunan yang terbakar merupakan bagian dari kehidupan sosial warga, termasuk fasilitas pendidikan anak usia dini.

Hingga berita ini ditulis, proses eksekusi telah selesai, namun aparat masih melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran dan potensi pelanggaran hukum lainnya. (Red)

Dalam silahturahmi yang diadakan di Kota jambi , pada Selasa (19/08/2025), kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menyerap hasil panen gabah dari petani, sehingga dapat memperlancar distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Selain itu, kerja sama tersebut juga untuk mengawal dan mendukung Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan harga pembelian gabah dan jagung. 

Ketua Tani Merdeka Indonesia wilayah Provinsi Jambi, Candra andika yang hadir dalam agenda silahturahmi tersebut, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu pemerintah, khususnya Bulog, dalam menyerap hasil panen dari petani dan penyaluran produk bulog yang diharapkan langsung di rasakan oleh masyarakat provinsi jambi. 

Hal tersebut merupakan komitmen organisasinya sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia Sudaryono dan Ketua Umum tani merdeka Indonesia don muzakir untuk terus bergerak mewujudkan kesejahteraan petani di Indonesia.

 “Ini merupakan komitmen kita untuk bersama berjuang mewujudkan kesejahteraan petani, sesuai dengan arahan ketua dewan pembina kami di jakarta untuk Tani Merdeka Indonesia Mas Sudaryono yang kini merupakan Wakil Menteri Pertanian dan juga Ketua Dewas Bulog,” kata candra Andika dalam keterangannya, Selasa (19/08/2025). 

Menurut candra, Tani Merdeka Indonesia telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di daerah di provinsi Jambi untuk salah satu bulog menjembatani antara petani dengan Bulog. 

Harapannya “Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik, salah satunya melalui penyerapan hasil panen petani yang lebih optimal. Kami ingin memastikan bahwa hasil panen petani bisa terserap dengan baik oleh Bulog, agar stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga,” ucap candra andika.

Sementara itu, candra andika menjelaskan bahwa mou resmi akan kita agenda kan dalam kegiatan pelantikan DPD tani merdeka di kabupaten kota.

Bulog sendiri berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras, dan memastikan pasokan pangan bagi masyarakat tetap aman. Dengan adanya kolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia provinsi jambi,  semakin optimis dalam mencapai target swasembada pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pungkas ny.a (ri)

RB News - Lahat, Sumatera Selatan (25/7/25) – Di beberapa desa, jabatan kepala desa tampaknya bukan lagi soal pelayanan publik, tapi soal “ritual setoran”. Seolah-olah ada kitab tak tertulis: sebelum pembangunan dimulai, setor dulu. Sebelum anggaran cair, koordinasi dulu. Dan sebelum tidur nyenyak, pastikan sudah aman dari OTT. Sayangnya, 20 kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, lupa satu hal: hukum tidak bisa disogok dengan kebiasaan.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar praktik pungutan liar yang dikemas rapi dalam forum desa. Masing-masing kepala desa diduga menyetor Rp7 juta, dikumpulkan oleh camat dan Ketua Forum Apdesi. Total uang yang berhasil diamankan: Rp65 juta. Total ancaman hukuman: hingga 20 tahun penjara.

Menurut Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban adalah suap. Tidak peduli apakah itu “tradisi”, “koordinasi”, atau “pengamanan”. Hukum tidak mengenal istilah “maklum, sudah biasa”.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, menegaskan bahwa dana desa harus digunakan sesuai Musrenbangdes, bukan untuk menyenangkan oknum. “Kalau ini dianggap budaya, maka kita sedang melestarikan korupsi. Dan hukum tidak punya program pelestarian,” ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menambahkan bahwa OTT ini bukan sekadar penindakan, tapi bentuk edukasi keras: bahwa jabatan publik bukan tempat bermain-main dengan uang negara.

Sekda Sumsel, Edward Candra, menyatakan keprihatinan dan meminta seluruh pemerintah kabupaten memperkuat pengawasan. “Kami ingatkan agar hati-hati menjalankan roda pemerintahan. Jangan sampai kebiasaan yang salah menjadi budaya yang membahayakan,” katanya.

OTT ini bukan hanya soal uang, tapi soal mental birokrasi. Ketika jabatan dijalankan dengan logika setoran, maka desa bukan lagi tempat pelayanan, tapi pasar gelap anggaran. Dan pasar gelap itu kini sedang digerebek. (IIS)

---

RB News - Jambi — Seorang ibu rumah tangga bernama Mellyn Oktaviany Sinaga (28) menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, Nanang Kurniawan (30), di sebuah kos-kosan di RT 17, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah korban melakukan siaran langsung melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Mellyn terlihat menangis dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka, sambil memohon pertolongan. Suara anak kecil yang menangis dan teriakan pelaku terdengar jelas di latar belakang.

Polsek Kota Baru segera merespons laporan masyarakat dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diduga melakukan penganiayaan berupa pukulan di kepala dan pundak, jambakan rambut, serta tendangan di paha korban.

Korban telah menjalani visum di RS Bhayangkara dan membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Pelaku dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Kapolsek Kota Baru menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, dan pihaknya berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa KDRT bukan lagi urusan privat, melainkan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Dukungan masyarakat dan keberanian korban untuk speak up menjadi kunci dalam memutus rantai kekerasan di dalam rumah tangga. (ZKP)

---

RB News - Jambi, 28 Juni 2025 — Pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA) oleh Dewan Pimpinan Cabang PERADI Jambi di Hotel Odua Weston berjalan sukses dan tertib, seiring dengan pelaksanaan serentak UPA di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Agenda ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam menjaga mutu dan integritas profesi advokat.

Ratusan peserta di seluruh Indonesia, termasuk puluhan dari Provinsi Jambi, mengikuti ujian ini sebagai salah satu tahapan akhir menuju pelantikan resmi sebagai advokat. Dalam pelaksanaan di Jambi, peserta hadir dengan antusias dan menunjukkan kesungguhan menghadapi ujian sebagai bentuk kesiapan mental dan profesionalisme hukum.

Ketua DPC PERADI Jambi, Syahlan Samosir, menegaskan bahwa UPA merupakan program nasional yang krusial untuk menjamin bahwa advokat yang dilantik benar-benar layak secara keilmuan dan etika.

"UPA ini bukan hanya evaluasi lokal, tapi bagian dari proses nasional untuk memastikan kualitas advokat yang akan terjun ke tengah masyarakat sebagai garda penegakan hukum," ungkapnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa semangat para peserta di Jambi mencerminkan semangat besar para calon advokat secara nasional: ingin menjadi bagian dari sistem peradilan yang bersih, mandiri, dan menjunjung tinggi konstitusi.

Dengan selesainya UPA serentak ini, para peserta akan memasuki tahapan berikutnya, seperti proses magang dan pelantikan, sebelum secara resmi menjalankan profesi sebagai advokat yang diakui secara hukum. (Red)

Acara pembukaan berlangsung di Balai Desa Koto Lebu dan dihadiri oleh Kepala Desa Koto Lebu, Alparis, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rahman Radi. Turut hadir pula sejumlah pendamping desa, staf desa, serta tokoh masyarakat yang mendukung pelaksanaan pelatihan ini.

Pelatihan ini dipandu oleh Puja, yang hadir sebagai instruktur menjahit. Ia membagikan materi secara langsung mulai dari dasar-dasar menjahit, pengenalan pola, teknik penggunaan mesin jahit, hingga praktik pembuatan pakaian siap pakai. Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, dengan harapan keahlian ini dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha rumahan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Alparis menyampaikan pentingnya pelatihan seperti ini sebagai langkah awal untuk membangun kemandirian ekonomi warga secara nyata. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Koto Lebu akan terus mendukung program-program penguatan kapasitas masyarakat berbasis keterampilan dan potensi lokal.

Sementara itu, Ketua BPD Rahman Radi menyampaikan apresiasi terhadap semangat warga yang aktif mengikuti kegiatan ini, dan berharap hasil dari pelatihan ini bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok usaha bersama di bidang jahit.

Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama dua minggu ke depan dan terbuka bagi warga desa yang ingin meningkatkan keterampilan serta membuka peluang usaha mandiri di sektor konveksi atau produksi rumahan.

Penutup: Program pelatihan menjahit di Desa Koto Lebu menjadi langkah konkret dalam upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya. Kehadiran pemerintah desa, BPD, pendamping desa, staf, dan instruktur lokal mencerminkan sinergi yang solid demi menciptakan masyarakat yang produktif dan siap bersaing. (AP)

RBNews - Kerinci, (30/5/2025) – Oknum Ketua LSM berinisial FNE di Amankan setelah diduga berupaya memeras empat kepala desa di Kota Sungai Penuh. Namun, rencana pemerasan tersebut berujung pada penangkapan setelah ternyata para korban adalah LSM senior yang memahami taktik pemerasan semacam ini.  

Kronologi Penangkapan  Awalnya, FNE datang dengan penuh percaya diri, bertemu dengan para kepala desa untuk "membahas proyek desa." Namun, obrolan segera berubah menjadi upaya pemerasan, dengan ancaman bahwa proyek mereka bisa bermasalah jika tidak ada "uang pelicin."  

Namun, apa yang tidak disadari oleh FNE adalah keempat kepala desa ini adalah aktivis kawakan, yang sudah paham betul modus seperti ini. Bukannya panik, mereka justru segera menyusun jebakan balik. Dengan bukti yang cukup, laporan segera dikirim ke polisi, dan beberapa jam kemudian, Penangkapan digelar dengan sempurna.  

Pelaku Digiring ke Polres Kerinci, Penyelidikan Berlanjut  Setelah berhasil diamankan, FNE langsung digiring ke Polres Kerinci untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat kepolisian menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan ada kemungkinan beberapa tersangka lain terlibat dalam jaringan pemerasan yang lebih luas.  

Saat ini, penyidik tengah melacak keterlibatan pihak lain yang diduga ikut berperan dalam skema pemerasan ini, termasuk siapa saja yang mungkin telah menerima hasil dari aksi pemerasan tersebut.  

Dukungan terhadap Program Presiden: Aplikasi Pelaporan OTT untuk Berantas Premanisme Berkedok Ormas  Kasus ini semakin memperjelas bahwa premanisme berkedok ormas masih menjadi ancaman bagi transparansi dan pemerintahan desa. Untuk mendukung program presiden dalam memberantas premanisme, pemerintah dan aparat penegak hukum mendorong penggunaan aplikasi pelaporan Hukum yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus pemerasan secara cepat dan aman.  

Fitur Utama Aplikasi Pelaporan Hukum daerah yang di miliki Lembaga Khusus Bekerja sama dalam Program itu :   

- Pelaporan Cepat – Formulir digital untuk melaporkan pemerasan atau premanisme secara langsung.  

- Upload Bukti – Pengguna bisa mengunggah rekaman suara, video, atau foto sebagai bukti pemerasan.  

- Lokasi Kejadian – Integrasi dengan GPS untuk memberikan lokasi akurat kejadian.  

- Anonimitas Pelapor – Perlindungan identitas bagi pelapor agar tetap aman.  

- Notifikasi Status Laporan – Pelapor bisa memantau perkembangan kasus yang dilaporkan.  

- Integrasi dengan Satgas Premanisme – Data laporan langsung diteruskan ke kepolisian atau Satgas terkait.  

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang ingin bermain kotor. Jika ingin melakukan aksi pemerasan, setidaknya periksa dulu siapa korbannya. Jangan sampai salah langkah dan berakhir dengan tangan diborgol di depan umum.  

Saat ini, FNE menghadapi Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, yang bisa berujung pada 9 tahun penjara. Dan bagi yang masih berkeliaran, polisi sedang bersiap untuk menangkap mereka satu per satu.  (AP)

Fajarbangsa - Pesawaran—Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengalami kerusakan parah setelah bagian atap dan ornamen bangunan roboh pada Jumat, 23 Mei 2025, sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden ini terjadi saat aktivitas di dalam gedung masih berlangsung, menyebabkan satu anggota Satpol PP mengalami luka ringan.  

Bagian depan gedung tampak porak-poranda, dengan atap yang runtuh menimpa sejumlah ruangan. Meja, kursi, dan perangkat elektronik mengalami kerusakan berat, sementara dinding-dinding gedung terlihat retak dan roboh, menyisakan puing berserakan di seluruh area kantor.  

Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, mengungkapkan bahwa kondisi bangunan memang sudah lama dikhawatirkan. Gedung ini dibangun pada 2012 dan mulai digunakan dua tahun kemudian. Namun, rencana perbaikan yang telah beberapa kali dibahas selalu terbentur anggaran.  

"Kondisinya memang sudah tidak layak. Kami sudah beberapa kali bahas rencana perbaikan, tapi terbentur anggaran," ujar Nasir. Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh agar pelayanan publik tidak terganggu akibat insiden ini.  

Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab robohnya gedung DPRD Pesawaran. Dugaan sementara menyebutkan bahwa faktor usia bangunan dan kondisi material yang rapuh menjadi penyebab utama.  

Dengan kejadian ini, DPRD Pesawaran diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pemerintahan, sehingga insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.  (Red)

RB News - JambI , Drs. H. A. Murady Darmansyah kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan aksi nyata dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa minggu lalu, ia menyerahkan wakaf berupa tanah seluas 2 hektar untuk pembangunan kampus Universitas Muhammadiyah di Kumun, serta kebun kopi seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional kampus.  

Langkah ini bukan sekadar donasi, tetapi bagian dari visi besar Murady Darmansyah dalam mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda. Dengan adanya lahan wakaf ini, Universitas Muhammadiyah di Kumun diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.  

Yan Salam Wahab, SHi, M.Pd, seorang tokoh yang dekat dengan Murady Darmansyah, menegaskan bahwa kepedulian sosial beliau bukanlah hal baru. "Beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Wakaf tanah dan kebun kopi ini adalah langkah besar dalam mendukung pendidikan, sementara bantuan ambulans menunjukkan kepeduliannya terhadap layanan kesehatan," ujar Yan Salam Wahab.  

Dengan berbagai kontribusi yang telah diberikan, Murady Darmansyah terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk turut berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kepeduliannya yang nyata diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan generasi mendatang. (Red) 

RB News - Sungai Penuh—Dalam menghadapi permasalahan sampah yang semakin meningkat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sungai Penuh terus berupaya mencari solusi yang efektif. Salah satu langkah yang kini semakin digencarkan adalah sosialisasi Bank Sampah, sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi limbah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.  

Salah satu staf DLH yang aktif dalam sosialisasi ini adalah Andi Afianto, SPd. MM. Dengan pendekatan langsung ke lapangan, ia berinteraksi dengan warga, memberikan edukasi tentang pemilahan sampah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah.  

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa sampah bukan hanya limbah, tetapi juga memiliki nilai jika dikelola dengan baik. Dengan adanya Bank Sampah, warga bisa mendapatkan keuntungan sekaligus berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan," ujar Andi Afianto.  

Program ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Wali Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan lingkungan kota.  

Dengan semakin banyaknya warga yang berpartisipasi dalam program ini, diharapkan Bank Sampah dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah di Sungai Penuh. Ke depan, DLH berencana untuk memperluas cakupan sosialisasi serta meningkatkan fasilitas pendukung agar program ini dapat berjalan lebih optimal (red)

Dalam sebuah diskusi santai di rumah dinasnya bersama jajaran LSM Talago Batuah, yang dipimpin oleh Ketua Yan Salam Wahab, S.H.I., M.Pd., Dandim berbagi cerita tentang bagaimana hobi-hobinya ini menjadi bagian dari kesehariannya. Ia mengungkapkan bahwa memelihara burung bukan sekadar kesenangan, tetapi juga cara untuk belajar tentang ketekunan dan strategi. Menurutnya, burung memiliki insting yang tajam dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya, sesuatu yang juga penting dalam dunia militer.  

Selain burung, Dandim juga memiliki ketertarikan pada musik dan sering menyempatkan diri untuk bernyanyi di berbagai kesempatan. Ia percaya bahwa musik adalah cara yang efektif untuk melepas penat dan tetap terhubung dengan masyarakat. Lagu-lagu daerah menjadi favoritnya karena memiliki makna mendalam dan mencerminkan budaya lokal yang harus terus dilestarikan. Bahkan, ia pernah tampil membawakan lagu daerah Kerinci dalam sebuah acara resmi, menunjukkan kecintaannya terhadap seni dan budaya.  

Dalam pertemuan tersebut, Yan Salam Wahab menyambut baik pembahasan ini dan melihatnya sebagai cara yang menarik untuk memahami hubungan antara seni, alam, dan strategi militer. Ia menilai bahwa keseimbangan antara tugas berat dan hobi yang menenangkan dapat membantu seseorang tetap fokus dan produktif dalam menjalankan tanggung jawabnya.  

Masyarakat berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih erat antara TNI, LSM, dan pemerintah daerah, serta membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana keseimbangan mental dan emosional berperan dalam kepemimpinan.  (Red)

RB News - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kerinci, Bapak Redi Asri, S.H., M.H., menghimbau masyarakat Kerinci agar tidak melayani organisasi yang tidak memiliki legalitas jelas, baik berupa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Legalitas organisasi tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur persyaratan pendirian dan operasional Ormas/LSM di Indonesia.

Beliau menegaskan bahwa laporan keberadaan organisasi ke Kesbangpol serta pemenuhan persyaratan administratif lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas organisasi sebelum memberikan dukungan atau layanan. Ini untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa organisasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi daerah," ujar Redi Asri.

Selain itu, Kesbangpol juga akan melakukan peninjauan kembali terhadap lembaga-lembaga atau organisasi yang sekretariatnya berada di luar wilayah Kerinci. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa organisasi yang beroperasi di Kerinci memiliki hubungan yang nyata dengan masyarakat setempat dan memenuhi semua persyaratan hukum.

Himbauan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Kerinci.  (GA)

RakyatBisa Indonesia selalu di tunjuk sebagai Negara penerima dukungan dana hingga puluhan miliar rupiah, dengan setiap lokasi proyek memperoleh minimal Rp50 miliar dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, melestarikan lingkungan, dan memberikan alternatif penghijauan yang berkelanjutan. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas melaksanakan rehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai.

Mangrove air tawar dipilih karena kemampuannya dalam menyerap air, menahan erosi, dan melindungi masyarakat dari banjir. Selain manfaat ekologis, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui perdagangan karbon, yang hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi-lokasi seperti Betahwalang di Kabupaten Demak, yang memiliki hutan mangrove, menjadi contoh proyek rehabilitasi yang berhasil. Dengan dukungan LSM, masyarakat lokal dilibatkan dalam proses penanaman dan pengelolaan mangrove, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. (Red)

Fajarbanhsa - Muaro Jambi, 4 Februari 2025 – Bambang Bayu Suseno menyatakan kesiapannya untuk dilantik sebagai Bupati Muaro Jambi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa dari pasangan lawannya, Zuwanda-Sawaludin, pada hari ini. Pelantikan dijadwalkan akan segera dilakukan, namun lokasi pelantikan belum ditentukan. Pelantikan ini diharapkan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting serta masyarakat setempat.

Pasangan Bambang Bayu Suseno - Junaidi berhasil memenangkan Pilkada 2024 dengan meraih 73.434 suara, menjadikan mereka pemimpin baru di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutannya, Bambang menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi daerah tersebut.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Muaro Jambi. Saya dan Junaidi akan bekerja keras untuk mewujudkan program-program yang telah kami janjikan selama kampanye. Fokus utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan potensi daerah," ujar Bambang Bayu Suseno dalam pidatonya.

Bambang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun Muaro Jambi. "Kami tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama," tambahnya.

Masyarakat Muaro Jambi menyambut pelantikan ini dengan penuh harapan. Mereka berharap kepemimpinan Bambang Bayu Suseno dapat membawa perubahan yang signifikan dan menjadikan Muaro Jambi lebih maju dan sejahtera.

Dalam perjalanan kariernya, Bambang Bayu Suseno dikenal sebagai sosok yang gigih dan berdedikasi. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menjalani berbagai profesi, termasuk menjadi penjual es dan sopir angkot. Pengalaman hidupnya yang beragam menjadikannya lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pelantikan ini menandai awal baru bagi Kabupaten Muaro Jambi. Bambang Bayu Suseno dan Junaidi kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih baik. (Red)

RakyatBisa - Medan, 20 Januari 2025 - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar drama OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang bak sinetron, dan tiga oknum LSM jadi bintang utamanya. Bukan peran pahlawan, tapi peran penjahat konyol yang tertangkap basah melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah terkait Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Aksi Nekat Berujung Sial, B, R, dan M, yang konon dikenal sebagai pegiat LSM, ternyata punya 'bisnis' sampingan yang tak halal. Dengan modus ala mafia, mereka mengancam kepala sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang. Padahal, Dana BOS itu hak murid-murid sekolah, bukan untuk 'masuk kantong pribadi'. Sayangnya, aksi mereka berakhir dengan sial ketika Kejati Sumut datang membawa OTT sebagai kejutan ulang tahun yang tak diinginkan.

Barang Bukti dan Rencana Licik, Dalam OTT tersebut, tim Kejati Sumut berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta, hasil pemerasan yang baru saja diterima. Tak ketinggalan, dokumen-dokumen yang mengaitkan mereka dengan dana pendidikan juga disita. Ketiganya tak berkutik, kaget campur takut, saat harus berhadapan dengan hukum yang siap menggulung mereka.

Hukuman Berat Menanti, Marselinus Sitompul, Kepala Kejati Sumut, memberikan pesan tegas, “Bermain-main dengan Dana BOS? Ini tak main-main! Kami akan menindak tegas dan memastikan mereka dihukum seberat-beratnya." Marselinus juga mengingatkan, "Dana BOS adalah untuk pendidikan anak bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tak bermoral."

Dampak Sosia Tindakan para oknum LSM ini mencoreng dunia pendidikan. Para kepala sekolah yang tertekan kini bisa sedikit lega karena aksi pemerasan ini terungkap. "Semoga ini jadi pelajaran bagi oknum lain yang mencoba mengusik Dana BOS," pungkas salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.

Cerita OTT ini bukan sekadar drama, tapi peringatan keras bahwa hukum tidak mengenal kompromi. Tiga oknum LSM kini harus merasakan dinginnya jeruji besi sebagai ganjaran atas perbuatan mereka. Semoga insiden ini membuat kita semua lebih waspada dan menjaga integritas dalam dunia pendidikan. (Kurang1)

Rakyatbisa -  Kejadian tragis mengguncang PT Cassiavera di Kota Sungai Penuh pada Rabu (8/1/2025). Aprodeka, seorang karyawan muda, tewas dalam ledakan mesin pengolahan kulit manis saat tengah memperbaikinya. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan dan keselamatan kerja di pabrik tersebut.

Korban, Aprodeka, adalah warga Desa Baru Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Ia bertugas memperbaiki mesin penghangat air di pabrik ketika mesin tersebut meledak secara tiba-tiba. Kecelakaan fatal ini memicu pertanyaan serius mengenai penerapan standar operasional prosedur (SOP) di PT Cassiavera.

Jafrial, salah satu anggota keluarga korban, mengungkapkan kecemasannya. "Ini tentu jadi pertanyaan besar, kenapa bisa terjadi ledakan seperti itu? Apakah SOP di pabrik ini sudah sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku?" ujarnya dengan nada tegas, mencerminkan ketidakpuasan dan keprihatinan yang mendalam.

Kapolsek Setinjau Laut, IPTU Sumardi Somad, membenarkan kejadian tersebut. "Kejadiannya terjadi kemarin sekitar pukul 10.00 WIB. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa korban tidak tertolong," kata Sumardi. Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan intensif. "Lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Ledakan ini mengundang perhatian luas dan menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keselamatan kerja di pabrik pengolahan kulit manis tersebut. Warga dan keluarga korban menuntut pihak berwenang untuk segera memberikan penjelasan mengenai penyebab ledakan dan memastikan bahwa SOP keselamatan di PT Cassiavera benar-benar diterapkan sesuai standar.

Kasus ini bukan hanya soal kehilangan nyawa, tetapi juga mempertanyakan keselamatan kerja di pabrik. Keluarga korban dan masyarakat setempat tidak ingin kejadian serupa terulang lagi. Mereka mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas dan memastikan keamanan kerja di PT Cassiavera diperbaiki agar tidak ada lagi korban jiwa yang sia-sia (red)