Jambi, 27 November 2025 — Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendamping koperasi Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO) yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 November 2025.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi, Bapak Drs. H. Al Haris, S.Sos., M.H., didampingi oleh Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Dr. Koko. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran pendamping koperasi dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

“Pendamping koperasi bukan sekadar fasilitator, tetapi juga motor penggerak transformasi ekonomi kerakyatan. Dengan peningkatan kapasitas ini, kita harap BA dan PMO mampu menjadi agen perubahan yang profesional dan berdampak nyata,” ujar Al Haris.

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Jambi ini mencakup pelatihan teknis, penguatan manajerial, serta simulasi pendampingan berbasis proyek. Dr. Koko dalam sesi pembukaan menyampaikan bahwa pendamping koperasi harus memiliki kompetensi lintas sektor agar mampu menjawab tantangan zaman.

“Koperasi modern membutuhkan pendamping yang adaptif, paham teknologi, dan mampu menjembatani kebutuhan anggota dengan kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, sekaligus mendukung visi Jambi Mantap 2025 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (Red)

Langkah ini diambil setelah Kementerian Keuangan menemukan bahwa banyak dana transfer yang mengendap di rekening kas daerah dan desa, bahkan ada yang dialihkan ke kegiatan non-prioritas atau sempat didepositokan oleh oknum demi mengejar bunga.

Para Gubernur Temui Menteri Keuangan

Menanggapi ancaman pemangkasan, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi datang langsung ke Jakarta untuk menemui Menteri Keuangan. Mereka menyampaikan klarifikasi, kendala teknis, dan meminta ruang dialog agar tidak semua daerah dipukul rata.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rendahnya realisasi belanja, kendala administrasi, serta perlunya perbaikan sistem pelaporan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pusat dan daerah.

 Fakta Lapangan: Dana Mengendap, Program Terbengkalai

- Di tingkat provinsi, anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan publik tertunda karena dana belum dibelanjakan.

- Di tingkat kabupaten/kota, dana kegiatan strategis justru digunakan untuk belanja rutin atau kegiatan seremonial.

- Di tingkat desa, dana desa yang seharusnya mendukung ketahanan pangan, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi malah dialihkan ke kegiatan lain yang tidak mendesak.

- Beberapa laporan menyebut dana tersebut sempat didepositokan oleh oknum pejabat, bukan untuk kepentingan masyarakat.

 Dampak Pemangkasan:

- Proyek infrastruktur tertunda atau dibatalkan.

- Layanan publik terganggu.

- Program desa terbengkalai.

- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun.

Langkah Lanjutan: Audit dan Evaluasi

Pemerintah pusat mendorong agar setiap daerah melakukan percepatan belanja dan menyusun program prioritas secara lebih terukur. Selain itu, akan dilakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana yang mengendap, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di semua level pemerintahan. (NN)

-

Dalam silahturahmi yang diadakan di Kota jambi , pada Selasa (19/08/2025), kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menyerap hasil panen gabah dari petani, sehingga dapat memperlancar distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Selain itu, kerja sama tersebut juga untuk mengawal dan mendukung Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan harga pembelian gabah dan jagung. 

Ketua Tani Merdeka Indonesia wilayah Provinsi Jambi, Candra andika yang hadir dalam agenda silahturahmi tersebut, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu pemerintah, khususnya Bulog, dalam menyerap hasil panen dari petani dan penyaluran produk bulog yang diharapkan langsung di rasakan oleh masyarakat provinsi jambi. 

Hal tersebut merupakan komitmen organisasinya sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia Sudaryono dan Ketua Umum tani merdeka Indonesia don muzakir untuk terus bergerak mewujudkan kesejahteraan petani di Indonesia.

 “Ini merupakan komitmen kita untuk bersama berjuang mewujudkan kesejahteraan petani, sesuai dengan arahan ketua dewan pembina kami di jakarta untuk Tani Merdeka Indonesia Mas Sudaryono yang kini merupakan Wakil Menteri Pertanian dan juga Ketua Dewas Bulog,” kata candra Andika dalam keterangannya, Selasa (19/08/2025). 

Menurut candra, Tani Merdeka Indonesia telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di daerah di provinsi Jambi untuk salah satu bulog menjembatani antara petani dengan Bulog. 

Harapannya “Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik, salah satunya melalui penyerapan hasil panen petani yang lebih optimal. Kami ingin memastikan bahwa hasil panen petani bisa terserap dengan baik oleh Bulog, agar stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga,” ucap candra andika.

Sementara itu, candra andika menjelaskan bahwa mou resmi akan kita agenda kan dalam kegiatan pelantikan DPD tani merdeka di kabupaten kota.

Bulog sendiri berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras, dan memastikan pasokan pangan bagi masyarakat tetap aman. Dengan adanya kolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia provinsi jambi,  semakin optimis dalam mencapai target swasembada pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pungkas ny.a (ri)

RB News - Lahat, Sumatera Selatan (25/7/25) – Di beberapa desa, jabatan kepala desa tampaknya bukan lagi soal pelayanan publik, tapi soal “ritual setoran”. Seolah-olah ada kitab tak tertulis: sebelum pembangunan dimulai, setor dulu. Sebelum anggaran cair, koordinasi dulu. Dan sebelum tidur nyenyak, pastikan sudah aman dari OTT. Sayangnya, 20 kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, lupa satu hal: hukum tidak bisa disogok dengan kebiasaan.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar praktik pungutan liar yang dikemas rapi dalam forum desa. Masing-masing kepala desa diduga menyetor Rp7 juta, dikumpulkan oleh camat dan Ketua Forum Apdesi. Total uang yang berhasil diamankan: Rp65 juta. Total ancaman hukuman: hingga 20 tahun penjara.

Menurut Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban adalah suap. Tidak peduli apakah itu “tradisi”, “koordinasi”, atau “pengamanan”. Hukum tidak mengenal istilah “maklum, sudah biasa”.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, menegaskan bahwa dana desa harus digunakan sesuai Musrenbangdes, bukan untuk menyenangkan oknum. “Kalau ini dianggap budaya, maka kita sedang melestarikan korupsi. Dan hukum tidak punya program pelestarian,” ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menambahkan bahwa OTT ini bukan sekadar penindakan, tapi bentuk edukasi keras: bahwa jabatan publik bukan tempat bermain-main dengan uang negara.

Sekda Sumsel, Edward Candra, menyatakan keprihatinan dan meminta seluruh pemerintah kabupaten memperkuat pengawasan. “Kami ingatkan agar hati-hati menjalankan roda pemerintahan. Jangan sampai kebiasaan yang salah menjadi budaya yang membahayakan,” katanya.

OTT ini bukan hanya soal uang, tapi soal mental birokrasi. Ketika jabatan dijalankan dengan logika setoran, maka desa bukan lagi tempat pelayanan, tapi pasar gelap anggaran. Dan pasar gelap itu kini sedang digerebek. (IIS)

---

RBNews - Kerinci, (30/5/2025) – Oknum Ketua LSM berinisial FNE di Amankan setelah diduga berupaya memeras empat kepala desa di Kota Sungai Penuh. Namun, rencana pemerasan tersebut berujung pada penangkapan setelah ternyata para korban adalah LSM senior yang memahami taktik pemerasan semacam ini.  

Kronologi Penangkapan  Awalnya, FNE datang dengan penuh percaya diri, bertemu dengan para kepala desa untuk "membahas proyek desa." Namun, obrolan segera berubah menjadi upaya pemerasan, dengan ancaman bahwa proyek mereka bisa bermasalah jika tidak ada "uang pelicin."  

Namun, apa yang tidak disadari oleh FNE adalah keempat kepala desa ini adalah aktivis kawakan, yang sudah paham betul modus seperti ini. Bukannya panik, mereka justru segera menyusun jebakan balik. Dengan bukti yang cukup, laporan segera dikirim ke polisi, dan beberapa jam kemudian, Penangkapan digelar dengan sempurna.  

Pelaku Digiring ke Polres Kerinci, Penyelidikan Berlanjut  Setelah berhasil diamankan, FNE langsung digiring ke Polres Kerinci untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat kepolisian menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan ada kemungkinan beberapa tersangka lain terlibat dalam jaringan pemerasan yang lebih luas.  

Saat ini, penyidik tengah melacak keterlibatan pihak lain yang diduga ikut berperan dalam skema pemerasan ini, termasuk siapa saja yang mungkin telah menerima hasil dari aksi pemerasan tersebut.  

Dukungan terhadap Program Presiden: Aplikasi Pelaporan OTT untuk Berantas Premanisme Berkedok Ormas  Kasus ini semakin memperjelas bahwa premanisme berkedok ormas masih menjadi ancaman bagi transparansi dan pemerintahan desa. Untuk mendukung program presiden dalam memberantas premanisme, pemerintah dan aparat penegak hukum mendorong penggunaan aplikasi pelaporan Hukum yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus pemerasan secara cepat dan aman.  

Fitur Utama Aplikasi Pelaporan Hukum daerah yang di miliki Lembaga Khusus Bekerja sama dalam Program itu :   

- Pelaporan Cepat – Formulir digital untuk melaporkan pemerasan atau premanisme secara langsung.  

- Upload Bukti – Pengguna bisa mengunggah rekaman suara, video, atau foto sebagai bukti pemerasan.  

- Lokasi Kejadian – Integrasi dengan GPS untuk memberikan lokasi akurat kejadian.  

- Anonimitas Pelapor – Perlindungan identitas bagi pelapor agar tetap aman.  

- Notifikasi Status Laporan – Pelapor bisa memantau perkembangan kasus yang dilaporkan.  

- Integrasi dengan Satgas Premanisme – Data laporan langsung diteruskan ke kepolisian atau Satgas terkait.  

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang ingin bermain kotor. Jika ingin melakukan aksi pemerasan, setidaknya periksa dulu siapa korbannya. Jangan sampai salah langkah dan berakhir dengan tangan diborgol di depan umum.  

Saat ini, FNE menghadapi Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, yang bisa berujung pada 9 tahun penjara. Dan bagi yang masih berkeliaran, polisi sedang bersiap untuk menangkap mereka satu per satu.  (AP)

Fajarbangsa - Pesawaran—Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengalami kerusakan parah setelah bagian atap dan ornamen bangunan roboh pada Jumat, 23 Mei 2025, sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden ini terjadi saat aktivitas di dalam gedung masih berlangsung, menyebabkan satu anggota Satpol PP mengalami luka ringan.  

Bagian depan gedung tampak porak-poranda, dengan atap yang runtuh menimpa sejumlah ruangan. Meja, kursi, dan perangkat elektronik mengalami kerusakan berat, sementara dinding-dinding gedung terlihat retak dan roboh, menyisakan puing berserakan di seluruh area kantor.  

Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, mengungkapkan bahwa kondisi bangunan memang sudah lama dikhawatirkan. Gedung ini dibangun pada 2012 dan mulai digunakan dua tahun kemudian. Namun, rencana perbaikan yang telah beberapa kali dibahas selalu terbentur anggaran.  

"Kondisinya memang sudah tidak layak. Kami sudah beberapa kali bahas rencana perbaikan, tapi terbentur anggaran," ujar Nasir. Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh agar pelayanan publik tidak terganggu akibat insiden ini.  

Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab robohnya gedung DPRD Pesawaran. Dugaan sementara menyebutkan bahwa faktor usia bangunan dan kondisi material yang rapuh menjadi penyebab utama.  

Dengan kejadian ini, DPRD Pesawaran diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pemerintahan, sehingga insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.  (Red)

Rakyatbisa - Sebuah video yang menunjukkan peristiwa pengeroyokan di sekitar Rumah Sakit H. Bakri telah menghebohkan masyarakat. Korban, seorang remaja berusia 17 tahun berinisial NS, dikeroyok oleh beberapa orang. Diduga, pengeroyokan dan penganiayaan ini telah direncanakan sebelumnya.

Menurut keterangan korban, NS bersama temannya B sedang berada di Tanjung Pauh ketika dijemput oleh terduga pelaku A dan V. Namun, NS menolak ikut jika B tidak ikut serta. "A dan V jemput, tapi NS nolak ikut kalau B tidak ikut. Akhirnya kami bonceng empat," kata NS.

Setibanya di lokasi, ternyata sudah ada sekumpulan teman-teman yang diduga sebagai tersangka. "Ya pak, sampai di RS H. Bakri sudah ada banyak teman-teman tersangka," ujar NS.

Tiba-tiba, salah satu pelaku pengeroyokan mengajak duel korban. Dalam duel tersebut, beberapa pelaku lainnya ikut memukuli korban, sehingga terjadilah pengeroyokan.

Peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 5 sore di area RS H. Bakri. Namun, video kejadian baru tersebar dalam tiga hari terakhir.

Bambang, orang tua korban NS, kepada awak media mengatakan bahwa kejadian ini sangat menyayat hati. "Sepulang kerja melihat anak dalam kondisi babak belur," ungkapnya. "Ya, kami belum melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan ini," tutur Bambang. "Sedih melihat anak seperti ini, mau melapor tapi kami tidak ada bukti, jadi kami fokus pada pengobatan anak kami," tambahnya.

Setelah video tersebar, keluarga korban akhirnya berani membuat laporan ke Polres Kerinci. Didampingi oleh Tim LSM PEDAS, keluarga korban melapor di SPKT Polres Kerinci.

Sampai saat ini, para pelaku pengeroyokan dan penganiayaan dalam video tersebut telah diamankan oleh Polres Kerinci. Total enam terduga pelaku telah ditahan, sementara dua terduga pelaku lainnya masih dalam pencarian. (Prengki)

Fajarbangsa - Pernahkah Anda membayangkan berlibur di desa di pinggir kota, tapi dikelilingi oleh panorama alam yang indah dan budaya yang kaya? Jika ya, Desa Karya bakti Pondok tinggi Kota Sungai Penuh adalah jawabannya! Terletak di lereng Pegunungan Bukit Barisan wilayah barat jambi tepatnya  sungai Penuh, Desa Karya bakti menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan dengan perpaduan sempurna antara keindahan dan kekayaan alam maupun budaya.

 Fajar Bangsa, Kerinci-  Pembina Yayasan Yansa-Bisa.or.id yang juga aktivis Senior lintas Daerah Lembaga TB-RI sekaligus Pengamat Sosial dan lingkungan Yan Salam Wahab, S.Hi, M.Pd, angkat bicara terkait  aktifitas yang merusak lingkungan dikarenakan penambangan batu galian golongan C di Kabupaten Kerinci dan Perambahan hutan secara liar.

Menurutnya,Kerusakan lingkungan menjadi faktor penyebab meningkatnya ancaman bencana ekologis. Bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah . Tidak hanya disebabkan oleh faktor iklim, seperti turunya hujan dengan intensitas tinggi, tatapi juga dipicu oleh kerusakan lingkungan.

Sementara itu, faktor utama penyebab kerusakan lingkungan diwilayah tertentu adalah kegiatan ekploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui sambungan Whatshapnya Kamis,4 Januari 2024 aktivis lingkungan yang bergerak untuk penyelamatan Mata Air mengatakan Penyebab kerusakan lingkungan adalah akibat ulah manusia itu sendiri.Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat.

Perlu perenungan bahwa stiap tahunnya kita sudah dihiasi bencana dan bukan lagi mitos yang namanya krisis iklim,itu sudah didepan mata kita.

"Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah dan lainnya", jelas Yan.

Kejahatan Lingkungan / Eksploitasi Lahan secara liar masih terus terjadi di daerah ini, terutama di kawasan hulu.

Kami berharap Pihak yang memiliki.Kebijakan dalam hal ini Pemerintah, DPRD , Badan Lingkungan Hidup, Aparatur Penegak Hukum dan.lainnya untuk menindak tegas pelaku yang  di duga telah merusak struktur  lingkungan hidup untuk kepentingan Pribadi dengan tidak mempertimbangkan aspek ekologis daerah sekitar", harapnya.(red)