Rakyat Bisa News

RB News - Jambi — Demi tampil keren dan “disukai cewek-cewek”, Dede Maulana (33) nekat merampok mobil Mitsubishi Pajero milik seorang ibu rumah tangga, Nindia Novrin (38), di Talang Bakung, Jambi Selatan. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli mobil yang dijual korban melalui Facebook, lalu datang pagi-pagi dengan niat yang sudah matang. Saat permintaannya ditolak, Dede memukul korban dengan kayu hingga mengalami luka berat. Korban sempat ditemukan hidup oleh asisten rumah tangga dan dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Menurut Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, pelaku telah menyiapkan alat pemukul dan pelat nomor palsu sebelum kejadian. “Ini bukan spontan. Ada persiapan, ada niat, dan ada eksekusi. Motifnya untuk gaya hidup, agar terlihat keren dan disukai perempuan,” ujar Eko dalam konferensi pers.

Setelah melukai korban, pelaku membawa kabur mobil Pajero, merusak dokumen BPKB, mengganti pelat nomor, dan membuang barang bukti di sepanjang perjalanan menuju Sumatera Selatan. Dede diketahui sebagai residivis kasus penggelapan dan kini dijerat pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan.

Gaya Hidup: Antara Pajero dan Penjara

Kasus ini membuka potret sosial yang menyedihkan: ketika mobil mewah dianggap sebagai tiket menuju cinta dan pengakuan, maka hukum dan nyawa pun jadi korban. Dede bukan sekadar pelaku kriminal—ia adalah produk dari sistem yang lebih menghargai penampilan daripada prinsip. Ia percaya bahwa validasi sosial bisa dibeli dengan STNK, dan bahwa karakter bisa digantikan dengan merk kendaraan. Sayangnya, STNK itu kini menjadi barang bukti pembunuhan.

Di era media sosial, tampil gagah lebih penting daripada gagas. Dede rela menyusun rencana, membawa alat, dan menghilangkan jejak demi citra. Tapi citra tak bisa menyelamatkan dari pasal 340 KUHP. Pajero yang ia kejar, kini menjadi simbol kegagalan moral—dan kendaraan menuju sel tahanan.

Imbauan Kepolisian

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan secara daring, serta tidak mudah percaya kepada calon pembeli yang belum dikenal. “Lebih baik hidup sederhana tapi bermartabat daripada mewah tapi hasil kejahatan,” tegas Eko.

Kasus ini menjadi pengingat: gaya hidup yang dipaksakan bisa berujung pada kematian. Mobil mewah tak bisa membeli harga diri, apalagi menghapus jejak darah dan niat jahat yang sudah dirancang. (NN)

RB News - Lahat, Sumatera Selatan (25/7/25) – Di beberapa desa, jabatan kepala desa tampaknya bukan lagi soal pelayanan publik, tapi soal “ritual setoran”. Seolah-olah ada kitab tak tertulis: sebelum pembangunan dimulai, setor dulu. Sebelum anggaran cair, koordinasi dulu. Dan sebelum tidur nyenyak, pastikan sudah aman dari OTT. Sayangnya, 20 kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, lupa satu hal: hukum tidak bisa disogok dengan kebiasaan.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar praktik pungutan liar yang dikemas rapi dalam forum desa. Masing-masing kepala desa diduga menyetor Rp7 juta, dikumpulkan oleh camat dan Ketua Forum Apdesi. Total uang yang berhasil diamankan: Rp65 juta. Total ancaman hukuman: hingga 20 tahun penjara.

Menurut Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban adalah suap. Tidak peduli apakah itu “tradisi”, “koordinasi”, atau “pengamanan”. Hukum tidak mengenal istilah “maklum, sudah biasa”.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, menegaskan bahwa dana desa harus digunakan sesuai Musrenbangdes, bukan untuk menyenangkan oknum. “Kalau ini dianggap budaya, maka kita sedang melestarikan korupsi. Dan hukum tidak punya program pelestarian,” ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menambahkan bahwa OTT ini bukan sekadar penindakan, tapi bentuk edukasi keras: bahwa jabatan publik bukan tempat bermain-main dengan uang negara.

Sekda Sumsel, Edward Candra, menyatakan keprihatinan dan meminta seluruh pemerintah kabupaten memperkuat pengawasan. “Kami ingatkan agar hati-hati menjalankan roda pemerintahan. Jangan sampai kebiasaan yang salah menjadi budaya yang membahayakan,” katanya.

OTT ini bukan hanya soal uang, tapi soal mental birokrasi. Ketika jabatan dijalankan dengan logika setoran, maka desa bukan lagi tempat pelayanan, tapi pasar gelap anggaran. Dan pasar gelap itu kini sedang digerebek. (IIS)

---

RB News - Jambi — Seorang ibu rumah tangga bernama Mellyn Oktaviany Sinaga (28) menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, Nanang Kurniawan (30), di sebuah kos-kosan di RT 17, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah korban melakukan siaran langsung melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Mellyn terlihat menangis dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka, sambil memohon pertolongan. Suara anak kecil yang menangis dan teriakan pelaku terdengar jelas di latar belakang.

Polsek Kota Baru segera merespons laporan masyarakat dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diduga melakukan penganiayaan berupa pukulan di kepala dan pundak, jambakan rambut, serta tendangan di paha korban.

Korban telah menjalani visum di RS Bhayangkara dan membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Pelaku dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Kapolsek Kota Baru menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, dan pihaknya berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa KDRT bukan lagi urusan privat, melainkan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Dukungan masyarakat dan keberanian korban untuk speak up menjadi kunci dalam memutus rantai kekerasan di dalam rumah tangga. (ZKP)

---

RB News - Jambi, 28 Juni 2025 — Pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA) oleh Dewan Pimpinan Cabang PERADI Jambi di Hotel Odua Weston berjalan sukses dan tertib, seiring dengan pelaksanaan serentak UPA di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Agenda ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam menjaga mutu dan integritas profesi advokat.

Ratusan peserta di seluruh Indonesia, termasuk puluhan dari Provinsi Jambi, mengikuti ujian ini sebagai salah satu tahapan akhir menuju pelantikan resmi sebagai advokat. Dalam pelaksanaan di Jambi, peserta hadir dengan antusias dan menunjukkan kesungguhan menghadapi ujian sebagai bentuk kesiapan mental dan profesionalisme hukum.

Ketua DPC PERADI Jambi, Syahlan Samosir, menegaskan bahwa UPA merupakan program nasional yang krusial untuk menjamin bahwa advokat yang dilantik benar-benar layak secara keilmuan dan etika.

"UPA ini bukan hanya evaluasi lokal, tapi bagian dari proses nasional untuk memastikan kualitas advokat yang akan terjun ke tengah masyarakat sebagai garda penegakan hukum," ungkapnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa semangat para peserta di Jambi mencerminkan semangat besar para calon advokat secara nasional: ingin menjadi bagian dari sistem peradilan yang bersih, mandiri, dan menjunjung tinggi konstitusi.

Dengan selesainya UPA serentak ini, para peserta akan memasuki tahapan berikutnya, seperti proses magang dan pelantikan, sebelum secara resmi menjalankan profesi sebagai advokat yang diakui secara hukum. (Red)

Fajarbangsa - Pesawaran—Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengalami kerusakan parah setelah bagian atap dan ornamen bangunan roboh pada Jumat, 23 Mei 2025, sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden ini terjadi saat aktivitas di dalam gedung masih berlangsung, menyebabkan satu anggota Satpol PP mengalami luka ringan.  

Bagian depan gedung tampak porak-poranda, dengan atap yang runtuh menimpa sejumlah ruangan. Meja, kursi, dan perangkat elektronik mengalami kerusakan berat, sementara dinding-dinding gedung terlihat retak dan roboh, menyisakan puing berserakan di seluruh area kantor.  

Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, mengungkapkan bahwa kondisi bangunan memang sudah lama dikhawatirkan. Gedung ini dibangun pada 2012 dan mulai digunakan dua tahun kemudian. Namun, rencana perbaikan yang telah beberapa kali dibahas selalu terbentur anggaran.  

"Kondisinya memang sudah tidak layak. Kami sudah beberapa kali bahas rencana perbaikan, tapi terbentur anggaran," ujar Nasir. Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh agar pelayanan publik tidak terganggu akibat insiden ini.  

Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab robohnya gedung DPRD Pesawaran. Dugaan sementara menyebutkan bahwa faktor usia bangunan dan kondisi material yang rapuh menjadi penyebab utama.  

Dengan kejadian ini, DPRD Pesawaran diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pemerintahan, sehingga insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.  (Red)

RakyatBisa - Medan, 20 Januari 2025 - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar drama OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang bak sinetron, dan tiga oknum LSM jadi bintang utamanya. Bukan peran pahlawan, tapi peran penjahat konyol yang tertangkap basah melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah terkait Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Aksi Nekat Berujung Sial, B, R, dan M, yang konon dikenal sebagai pegiat LSM, ternyata punya 'bisnis' sampingan yang tak halal. Dengan modus ala mafia, mereka mengancam kepala sekolah untuk menyerahkan sejumlah uang. Padahal, Dana BOS itu hak murid-murid sekolah, bukan untuk 'masuk kantong pribadi'. Sayangnya, aksi mereka berakhir dengan sial ketika Kejati Sumut datang membawa OTT sebagai kejutan ulang tahun yang tak diinginkan.

Barang Bukti dan Rencana Licik, Dalam OTT tersebut, tim Kejati Sumut berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta, hasil pemerasan yang baru saja diterima. Tak ketinggalan, dokumen-dokumen yang mengaitkan mereka dengan dana pendidikan juga disita. Ketiganya tak berkutik, kaget campur takut, saat harus berhadapan dengan hukum yang siap menggulung mereka.

Hukuman Berat Menanti, Marselinus Sitompul, Kepala Kejati Sumut, memberikan pesan tegas, “Bermain-main dengan Dana BOS? Ini tak main-main! Kami akan menindak tegas dan memastikan mereka dihukum seberat-beratnya." Marselinus juga mengingatkan, "Dana BOS adalah untuk pendidikan anak bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tak bermoral."

Dampak Sosia Tindakan para oknum LSM ini mencoreng dunia pendidikan. Para kepala sekolah yang tertekan kini bisa sedikit lega karena aksi pemerasan ini terungkap. "Semoga ini jadi pelajaran bagi oknum lain yang mencoba mengusik Dana BOS," pungkas salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.

Cerita OTT ini bukan sekadar drama, tapi peringatan keras bahwa hukum tidak mengenal kompromi. Tiga oknum LSM kini harus merasakan dinginnya jeruji besi sebagai ganjaran atas perbuatan mereka. Semoga insiden ini membuat kita semua lebih waspada dan menjaga integritas dalam dunia pendidikan. (Kurang1)

 Jambi 2023 - Tulisan sederhana ini di Tulis untuk Menanggapi pertanyaan dari teman-teman Penggiat Kontrol Sosial di Jambi, tentang Lagalitas situs JAGADESA,COM Secara aturan. Untuk sebuah situs Website, apalagi situs pemerintahan. Nama domain sebagai tulang punggungnya telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang menimbulkan berbagai kepentingan bisnis; kepentingan tersebut sering  saling berbenturan. Dari segala segi, nama domain kini sudah menjadi industri tersendiri baik pengelolaan server-nya, pendaftarannya, sampai dengan jual-beli nama domain itu sendiri. 

Apa yang terlintas di dalam pikiran anda ketika mendengar istilah domain? Pada umumnya domain adalah alamat sebuah website. Mungkin Anda sudah mengetahui domain sejak lama secara tidak sengaja karena bertebaran di mana-mana di internet, namun Anda baru menyadarinya sekarang bahwa yang Anda lihat itu domain. Ketika Anda mengetikkan alamat website di internet, maka akan ada akhiran bermacam-macam seperti : 

• go.id (Government Indonesia) Domain Situs Resmi Pemerintahan
• mil.id (Militer Indonesia) Domain Situs Resmi Militer/TNI
• desa.id, (Desa Indonesia) Domain Situs Resmi untuk Desa
• or.id, (Government Indonesia) Domain Situs Resmi Organisasi
• co.id, (Company Indonesia) Domain Situs Resmi Perusahaan
• Dot.ID (indonesia) adalah domain multi fungsi di Indonesia
•  com, (Commersil) Domain Situs perusahaan Afiliasi Luar Negeri
• org (Organitation) Domain Situs Organisasi Afiliasi Luar negeri
• dan lain-lain.

Nah, akhiran itu adalah beberapa contoh yang disebut dengan domain.

Lantas apa sih sebenarnya domain itu? Secara sederhana,  jika situs web hosting adalah rumah anda, maka domain adalah alamat rumah anda.

Fungsi dari domain sendiri sebenarnya merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting, atau dalam artian lain sebagai jembatan untuk mengantarkan Anda ke sebuah website.

Sebagai contoh, misalnya Anda ingin pergi ke situs jagadesa.com. Jaga desa adalah contoh website yang ingin Anda tuju, sedangkan .com adalah bentuk dari domain itu sendiri. Jadi, secara tidak langsung domain berfungsi untuk melacak keberadaan sebuah website dari dunia internet yang begitu luas.

Untuk mendaftarkan nama domain, Anda harus memilih nama yang unik berpatokan pada Kriteria-kriteria aturan tertentu, dikarenakan nama domain tidak boleh sama dengan domain website lain agar dapat dilacak dengan baik oleh internet.

Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari domain dan hosting? Apakah keduanya sama atau bagaimana? Secara jelasnya, domain dan hosting merupakan dua hal yang berbeda walaupun berada dalam satu tempat yang sama.

Analoginya adalah apabila hosting adalah rumah, domain merupakan alamat dari rumah tersebut. Jelas, bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. Meskipun berbeda, domain dan hosting tidak bisa dipisahkan karena kedua unsur ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Tanpa domain, tidak mungkin bagi orang untuk menemukan situs web, dan tanpa hosting Anda tidak dapat membangun sebuah situs Website dengan baik.

Pertanyan Inti dalam Opini ini Resmikah Situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi dilihat dari domain dan hosting yang di gunakannya?

Resmi Tidak resminya sebuah Program tergantung Aturan yang mengaturnya. Bila situs itu merupakan situs Pemerintahan maka harus mengikuti aturan Perundang-undangan dan segala bentuk regulasi yang menyangkut tentang itu.

Dalam Permenkominfo no. 5 Tahun 2015 Domain Situs Resmi Pemerintahan yang biayanya di bebankan pada uang negara Wajib menggunakan Domain go.id (Government Indonesia) untuk Situs Resmi maupun Layanan Publik Instansi Pusat dan Daerah serta Turunannya. Sedangkan Domain desa.id, (Desa Indonesia) Untuk Situs Resmi Pemerintahan Desa.

Lalu Siapa pengatur dan Penyelenggara yang boleh megelola Situs Pemerintah Tersebut? Berdasar permenkominfo no 23 Tahun 2013 Pengelolaan situs resmi Hanya boleh dilakukan oleh Instansi itu sendiri yang langsung di daftarkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan akun resmi/Pribadi Kuasa Penguna Anggaran itu sendiri ke Kominfo melalui Layan Kominfo. Tanpa Harus melalui perantara pihak ke tiga / Vendor manapun. Langsung di daftarkan secara daring ke kementerian Kominfo melalui akses situs https://layanan.kominfo.go.id/

Terlepas dari Instansi manapun dan Program apa yang di laksanakannya, Penyelenggaraan situs Situs Resmi Pemerintah Harus di bangun Secara Legal berdasar regulasi yang ada.

Pertanyaan selanjutnya, Apa bahaya dari penggunaan situs Ilegal?

Situs yang terdaftar secara Legal, keamanannya di Jamin sepenuhnya di bawah lindungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bagian dari Pertahanan dan Ketahanan Negara, karena situs resmi banyak sedikit mengandung unsur Rahasia Negara, isi dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak boleh sampai bocor atau teretas baik langsung ataupun tidak langsung oleh pihak yang tidak berwenang. Maka situs resmi hanya boleh di daftarkan dan di kelalola langsung oleh Aparatur Negara/ASN instansi itu sendiri yang telah di sumpah atas jabatannya berasarkan alur dan Petunjuk pihak kominfo secara terstruktur.

Sedangkan situs yang terindikasi ilegal keamanannya tidak terjamin oleh sistim negara apalagi situs yang berafialiasi dengan sistim luar negeri.

Keamanan Siber dan Pertahanan Siber memiliki setidaknya satu keterkaitan erat, yaitu bahwa keduanya diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi elektronik atau Sistem Elektronik. Keamanan Siber dapat berupa salah satu bentuk dari Pertahanan Siber. Di lain pihak, Pertahanan Siber dapat berupa pertahanan aktif maupun pertahanan pasif. Pertahanan pasif yang dimaksud dapat tercakup dalam ruang lingkup Keamanan Siber.

UU 11/2008 dan PP 82/2012 sebagai Dasar Keamanan Siber dan Pertahanan Siber Semesta. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik merupakan pondasi membangun Keamanan Siber dan  Pertahanan Siber nasional secara organik. Secara organik maksudnya keamanan dan pertahanan nasional dibangun oleh Penyelenggara Sistem Elektronik secara semesta dan berkesinambungan.

Pasal 15 UU ITE mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Artinya seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, terlepas apakah sistem itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan, komersial, atau pribadi harus menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab.

PP 82/2012 memberikan pedoman bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE. Kemudian PP 82/2012 mengatur bahwa Sistem Elektronik memiliki lima komponen, yaitu:

•  Perangkat keras
• Perangkat lunak
• Tenaga ahli
• Tata Kelola
• Pengamanan

PP 82/2012 membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik; dan
2. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non Pelayanan Publik

1. Wajib melakukan pendaftaran sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik (Pasal 5 ayat (1) PP 82/2012)
2. Perangkat lunak yang digunakan wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya (Pasal 7 PP 82/2012)
3. Wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel (Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012)
4. Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya (Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012)
5. -Menempatkan pusat data dan pusat pemulihannya di wilayah hukum Indonesia (Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012)
6. Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik (Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012)
7. Menggunakan Sertifikat Keandalan (Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012)
8. Memiliki Sertifikat Elektronik (Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012
9. Menuhi persyaratan penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Dari penjelasan di atas untuk menjelaskan perftanyaam apakah Pengadaan situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi itu Resmi Legal Secara Hukum? Maka kita harus mengupas secara hukum satu persatu :

• Apakah Menggunaan Domain JAGADESA.COM sudah sesuai dengan Permenkominfo No 5 tahun 2025?.... Tidak
• Apakah Perangkat lunak yang digunakan untuk situs JAGADESA.COM sudah terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya Pasal 7 PP 82/2012?.. di duga Tidak.
• Apakah tata kelolaaya situs JAGADESA.COM sudah menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012 yang berafiliasi dengan Kominfo?... di duga Tidak
• Apakah Pengelola JAGADESA.COM Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012?... di duga Tidak
• Apakah situs JAGADESA.COM Menempatkan Hosting pusat data di wilayah hukum Indonesia Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012?.. Tidak, tapi Hosting Luar Negeri yang tidak berafiliasi dengan PANDI registrar Resmi Kominfo
• Apakah Developer dan Pengelola JAGADESA.COM Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012?... Tidak
• Apakah Pengelola JAGADESA.COM Menggunakan Sertifikat Keandalan Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012? … juga Tidak
• Apakah Pendesain dan Pembangun JAGADESA.COM Memiliki Sertifikat Elektronik Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012? .di Duga juga Tidak

Terakhir Apakah Situs JAGADESA.COM sudah Memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan & Transaksi Elektronik?. Sama sekali Kelihatannya tidak. Maka dapat di simpulkan bahwa situs JAGADESA.COM di Muaro Jambi adalah situs yang tidak di daftarkan secara resmi, tentulah pembangunannya tidak boleh dibebankan biayanya pada keuangan negara. Karena secara Proses berdasar regulasi dapat dikatakan itu situs ILEGAL.

Munculnya situs ilegal yang meng intervensi intern lingkup pemerintahan Kabuoaten Muaro Jambi, memberikan pertanyaan atas tugas serta memberikan image negatif kepada kinerja dan fungsi Pengawasan dari Dinas Kominfo setempat. Karena infonya untuk situs Jaga Desa tersebut telah membebani uang Negara secara tidak sah mencapai 3 Milyar.

Penulis : Y. S. Wahab, SH, M.Pd  (Penulis adalah Direktur LSM TB RI, mantan Group Konsultan E-Gov Peraih Penghargaan USO Award 2012 Dalam Memasyarakatkan ICT Kemkominfo 2012

Oleh : Herlina Seftia Wati