TR News - Jakarta — Pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan tegas terhadap daerah-daerah yang dinilai tidak efisien dalam menyerap anggaran. Mulai dari anggaran provinsi hingga dana desa, semuanya terancam dipangkas jika ditemukan dana yang sudah dicairkan namun tidak segera dibelanjakan.
Langkah ini diambil setelah Kementerian Keuangan menemukan bahwa banyak dana transfer yang mengendap di rekening kas daerah dan desa, bahkan ada yang dialihkan ke kegiatan non-prioritas atau sempat didepositokan oleh oknum demi mengejar bunga.
Para Gubernur Temui Menteri Keuangan
Menanggapi ancaman pemangkasan, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi datang langsung ke Jakarta untuk menemui Menteri Keuangan. Mereka menyampaikan klarifikasi, kendala teknis, dan meminta ruang dialog agar tidak semua daerah dipukul rata.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas rendahnya realisasi belanja, kendala administrasi, serta perlunya perbaikan sistem pelaporan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pusat dan daerah.
Fakta Lapangan: Dana Mengendap, Program Terbengkalai
- Di tingkat provinsi, anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan publik tertunda karena dana belum dibelanjakan.
- Di tingkat kabupaten/kota, dana kegiatan strategis justru digunakan untuk belanja rutin atau kegiatan seremonial.
- Di tingkat desa, dana desa yang seharusnya mendukung ketahanan pangan, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi malah dialihkan ke kegiatan lain yang tidak mendesak.
- Beberapa laporan menyebut dana tersebut sempat didepositokan oleh oknum pejabat, bukan untuk kepentingan masyarakat.
Dampak Pemangkasan:
- Proyek infrastruktur tertunda atau dibatalkan.
- Layanan publik terganggu.
- Program desa terbengkalai.
- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun.
Langkah Lanjutan: Audit dan Evaluasi
Pemerintah pusat mendorong agar setiap daerah melakukan percepatan belanja dan menyusun program prioritas secara lebih terukur. Selain itu, akan dilakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana yang mengendap, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di semua level pemerintahan. (NN)
-
Posting Komentar